BP Batam Wajibkan Data Center Bangun Desalinasi SWRO

BP Batam mewajibkan pengembang pusat data membangun dan mengoperasikan instalasi pengolahan air laut mandiri berbasis Sea Water Reverse Osmosis (SWRO). Kebijakan itu menyasar ekosistem data center di KEK Nongsa Digital Park dan kawasan industri Kabil. Ariastuty Sirait, Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, menyatakan tujuan kebijakan adalah mendukung pertumbuhan investasi pusat data tanpa mengorbankan keberlanjutan sumber air dan kebutuhan dasar masyarakat. Dari enam pelaku usaha data center yang terdata, satu sudah beroperasi, satu dalam tahap konstruksi, dan empat masih dalam perencanaan konstruksi. Pasokan dari Waduk Duriangkang hanya bersifat sementara dan sangat terbatas selama tahap konstruksi serta persiapan fasilitas. Kawasan Nongsa Digital Park sendiri memiliki embung internal untuk pemeliharaan kawasan. Ini bukan sekadar syarat teknis.

Dengan memindahkan penyediaan air ke pengembang, BP Batam mengubah air dari layanan publik menjadi biaya proyek yang permanen. Teknologi SWRO membutuhkan pasokan listrik stabil, membran, pompa, bahan kimia, perawatan rutin, dan pengelolaan air buangan (brine). Pusat data sudah intensif energi; menambah desalinasi berarti beban listrik dan kebutuhan infrastruktur pendinginan makin besar. Lokasi pesisir menjadi lebih strategis karena akses air laut dan pembuangan brine, sementara lokasi yang bergantung pada pasokan air publik kehilangan daya tarik. Bagi empat proyek yang masih dalam perencanaan, kewajiban ini muncul sebelum konstruksi, sehingga berpotensi menunda financial close atau menaikkan belanja modal.

BP Batam juga secara eksplisit membedakan kebutuhan air aktual dari fasilitas beroperasi dengan proyeksi proyek perencanaan—pembedaan yang penting agar permintaan spekulatif tidak membebani perencanaan air publik. Dampaknya menyebar ke rantai nilai yang tidak disebut dalam kebijakan. Kontraktor EPC water treatment, penyedia membran dan pompa, konsultan lingkungan, operator O&M, serta penyedia listrik berpeluang menangkap permintaan baru. Sebaliknya, pengembang kecil atau proyek tahap awal dengan kapasitas modal terbatas menghadapi beban capex dan opex yang lebih tinggi. Dengan USD/IDR di 18,035, komponen impor SWRO dan peralatan IT menjadi lebih mahal, memperbesar kebutuhan pendanaan. Pengguna data center dapat menerima tarif colocation yang lebih tinggi saat fasilitas beroperasi karena biaya utilitas masuk ke struktur harga.

Bagi masyarakat Batam, kebijakan ini mengurangi kompetisi air dengan pusat data, tetapi risiko lingkungan dari brine dan konsumsi energi tetap harus dikelola. Bank yang membiayai proyek data center perlu menilai ulang asumsi utilitas, biaya energi, dan jadwal commissioning. Dalam 1–4 minggu ke depan, sinyal utama adalah apakah empat pengembang tahap perencanaan mulai mengajukan desain SWRO dan jadwal konstruksi. Jika tidak, ekspansi data center Batam berisiko tertunda. Perhatikan juga kesiapan kapasitas listrik—karena SWRO menambah beban—serta izin lingkungan untuk intake dan pembuangan brine. Dari sisi air publik, perlu dipantau apakah pasokan sementara dari Duriangkang benar-benar berhenti setelah tahap konstruksi; perpanjangan akan menjadi sinyal tekanan air.

Bagi pasar, berita ini bukan penggerak IHSG harian, tetapi penting bagi narasi Batam sebagai hub data center regional: kepastian utilitas menentukan daya tarik Batam dibanding lokasi lain yang air dan listriknya lebih siap.