Foto: Cointelegraph — Gambar diambil dari sumber artikel asli untuk menghindari kesalahan informasi visual.
Meski baru draf, dorongan regulasi AS ini punya efek domino global; Indonesia sudah blokir Polymarket dan sedang cari kerangka aturan yang tepat.
Ringkasan Eksekutif
Seorang anggota DPR AS, Bryan Steil, mengajukan rancangan undang-undang yang melarang perdagangan orang dalam (insider trading) di prediction market. RUU ini secara spesifik melarang taruhan terhadap kebijakan pemerintah, tindakan pemerintah, dan hasil politik — termasuk hasil pemilu — namun tidak mencakup pejabat Gedung Putih seperti Presiden Trump atau Wakil Presiden Vance.
Langkah ini muncul setelah seorang tentara dilaporkan meraup lebih dari 400 ribu dolar dengan bertaruh pada penggulingan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh pasukan AS pada Januari lalu. Jika disahkan, undang-undang baru akan berlaku 180 hari setelah diundangkan. RUU ini hanyalah salah satu dari serangkaian upaya Kongres untuk menutup celah regulation pada industri yang berkembang pesat. Komoditas Futures Trading Commission (CFTC) yang saat ini dipimpin oleh Michael Selig telah mengklaim yurisdiksi eksklusif atas prediction market berdasarkan Commodity Exchange Act, dengan menyebut kontrak peristiwa sebagai 'swap', bukan judi. CFTC bahkan telah menggugat sejumlah negara bagian seperti New Mexico dan Minnesota yang berusaha melarang atau membatasi platform semacam Kalshi dan Polymarket. Sengketa ini diperkirakan bisa berakhir di Mahkamah Agung AS.
Di sisi lain, mantan ketua SEC dan CFTC, Gary Gensler, justru berargumen bahwa undang-undang Dodd-Frank 2008 tidak pernah dimaksudkan untuk mencakup taruhan olahraga — argumen yang melemahkan posisi regula tor federal. Penelitian dari Stevens Institute of Technology bahkan menunjukkan bahwa larangan total insider trading justru bisa merusak akurasi harga prediction market, karena insider yang sah (seperti peneliti) berkontribusi pada efisiensi informasi. Kalshi, platform utama di sektor ini, telah mengambil langkah proaktif dengan mewajibkan pengungkapan pekerjaan bagi pengguna yang bertransaksi di kontrak sensitif serta meluncurkan portal pelapor. Mereka juga dikabarkan berada di jalur pendapatan tahunan 1,5 miliar dolar dan valuasi 22 miliar dolar.
Volume perdagangan prediction market on-chain pada Q1 2026 mencapai 36,6 miliar dolar, melampaui perjudian on-chain yang hanya 14 miliar dolar. Industri ini jelas beranjak dari fase eksperimen menuju institusionalisasi, sekaligus memicu respons regulasi yang beragam di berbagai negara. Bagi Indonesia, perkembangan ini memiliki relevansi langsung dan strategis. Pemerintah Indonesia telah memblokir akses ke Polymarket pada 25 Mei 2026 dengan alasan kekhawatiran terhadap taruhan politik yang dianggap mengancam stabilitas negara. Langkah blokade ini diambil tanpa kerangka regulasi yang eksplisit, membuat Indonesia berada di persimpangan antara mengadopsi pendekatan represif atau menyusun aturan yang lebih terstruktur.
Perkembangan hukum di AS akan menjadi preseden yang signifikan: jika pengadilan federal memenangkan CFTC dan mengakui prediction market sebagai derivatif yang sah, tekanan untuk meliberalisasi regulasi di Indonesia bisa meningkat, mengingat platform seperti Kalshi mungkin akan melihat peluang pasar di Indonesia. Sebaliknya, jika argumen Gensler diterima dan prediction market diklasifikasikan sebagai judi, dorongan untuk memperketat larangan di Indonesia akan semakin kuat, dan blokade bisa diperluas ke platform lain seperti Kalshi atau Hyperliquid. Sektor finansial teknologi Indonesia, khususnya exchange kripto seperti Reku, Tokocrypto, dan Pintu, akan menghadapi tekanan persaingan dan regulasi yang lebih ketat jika produk tokenisasi dan prediksi mulai menjamur.
Regulator seperti Bappebti dan OJK kemungkinan besar akan mempercepat penyusunan kerangka hukum untuk aset digital dan derivatif berbasis peristiwa guna mengantisipasi gelombang inovasi global sekaligus menjaga stabilitas. Dalam 1–4 minggu ke depan,
Mengapa Ini Penting
Indonesia sudah mengambil sikap tegas dengan memblokir Polymarket, namun ketiadaan kerangka regulasi formal membuat kebijakan rentan berubah mengikuti preseden global. Putusan hukum AS dalam 1-2 bulan ke depan bisa menjadi titik balik: memvalidasi prediction market sebagai instrumen keuangan yang sah di satu sisi, atau mengukuhkannya sebagai bentuk perjudian di sisi lain. Ini akan langsung mempengaruhi arah kebijakan Bappebti dan OJK, serta masa depan produk tokenisasi dan prediksi di dalam negeri.
Dampak ke Bisnis
- Platform prediction market internasional seperti Polymarket dan Kalshi akan kesulitan mengakses pasar Indonesia jika regulasi AS mengarah pada pengakuan sebagai derivatif dan Indonesia tetap mempertahankan blokade. Pola fragmentasi regulasi dapat menghambat adopsi teknologi finansial baru di Indonesia.
- Exchange kripto lokal (Reku, Tokocrypto, Pintu) berpotensi kehilangan pangsa pasar jika platform prediction market menyediakan produk tokenisasi saham (seperti SpaceX) yang lebih menarik bagi investor ritel Indonesia. Tekanan untuk menghadirkan inovasi serupa akan meningkat, tetapi dengan risiko regulasi yang tinggi.
- Lembaga keuangan tradisional (bank, sekuritas) di Indonesia bisa melihat peluang untuk masuk ke pasar prediksi dan tokenisasi jika payung hukum jelas. Namun, ketidakpastian saat ini membuat mereka cenderung wait-and-see, membuka celah bagi pemain non-bank yang lebih agresif.
Yang Perlu Dipantau
- Yang perlu dipantau: putusan awal pengadilan dalam kasus CFTC vs New Mexico dan Ohio vs Kalshi – keputusan ini akan menetapkan yurisdiksi federal atas prediction market.
- Risiko yang perlu dicermati: respons Bappebti dan OJK – jika blokade diperluas ke platform lain seperti Kalshi, ekosistem kripto Indonesia bisa kehilangan akses ke inovasi vital.
- Sinyal penting: pernyataan publik dari CFTC dan mantan pejabat AS seperti Gensler – pandangan mereka sering kali menjadi indikator arah kebijakan jangka panjang.
Konteks Indonesia
Indonesia telah memblokir akses ke Polymarket pada 25 Mei 2026, menempatkannya di antara negara-negara dengan sikap paling tegas terhadap prediction market. Langkah ini diambil tanpa kerangka regulasi eksplisit, sehingga perkembangan hukum di AS, khususnya yurisdiksi CFTC, akan sangat menentukan apakah Indonesia mempertahankan pendekatan represif atau beralih ke regulasi adaptif. Bappebti dan OJK kini dalam posisi mengkaji dampak putusan tersebut terhadap stabilitas sistem keuangan dan inovasi lokal.
Analisis ini dibuat oleh sistem AI Feedberry berdasarkan sumber berita publik dan tidak merupakan saran investasi atau keputusan bisnis. Selalu verifikasi dengan sumber primer.