Agenda kota berbasis budaya menyentuh seluruh kota anggota APEKSI, tetapi keluarannya masih normatif — belum ada regulasi, anggaran, atau target terukur yang mengikat.
- Nama Regulasi
- Rembuk Kebudayaan Kota Kita — agenda kebudayaan sebagai penggerak ekonomi kota (deklarasi forum, belum berstatus regulasi)
- Penerbit
- APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) bersama Pemerintah Kota Singkawang
- Perubahan Kunci
-
- ·Reposisi warisan budaya, tradisi, pengetahuan lokal, dan ruang budaya sebagai modal pembangunan dan ekonomi kreatif, bukan sekadar peninggalan yang dilestarikan.
- ·Penekanan pada pelaksanaan konkret di tingkat kota, bukan slogan; kebudayaan diposisikan sebagai penggerak pembangunan dan investasi jangka panjang.
- ·Pelibatan generasi muda dalam perencanaan dan pengambilan peran pembangunan kota, serta penempatan budaya dalam pendidikan dan pembentukan karakter.
- ·Solidaritas antarkota dalam merespons bencana dan tantangan lingkungan seperti karhutla serta kabut asap, disertai penegasan bahwa kemajuan kota tidak dicapai dengan mengorbankan kelestarian lingkungan.
- Pihak Terdampak
- Pemerintah kota anggota APEKSI sebagai pelaksana kebijakan dan pemegang kewenangan perencanaan serta anggaranPemerintah pusat dan kementerian terkait sebagai mitra kebijakanPelaku ekonomi kreatif: perajin, seniman, pelaku kuliner, fesyen, dan penyelenggara acaraGenerasi muda dan lembaga pendidikan di tingkat kotaMasyarakat penghuni kawasan bersejarah dan pengelola ruang budaya
Ringkasan Eksekutif
APEKSI memakai forum Rembuk Kebudayaan Kota Kita di Singkawang pada 16 Oktober 2026 untuk menggeser cara pemerintah kota memandang warisan budaya: dari beban pelestarian menjadi modal pembangunan dan penggerak ekonomi kreatif. Bertema "Menolak Lupa, Menolak Runtuh, Menolak Punah", forum itu mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah kota, dan pemangku kepentingan. Ketua Dewan Pengurus APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menempatkan budaya sebagai pemersatu dan penggerak ekonomi; kota yang kuat, menurutnya, tidak melupakan budaya dan sejarahnya. Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie memberi penekanan lebih keras: perawatan budaya harus berbentuk tindakan nyata, bukan jargon atau pemanis panggung. Yang menentukan nasib agenda ini justru bukan isi pidatonya, melainkan bentuk keluarannya. APEKSI adalah asosiasi pemerintah kota, bukan regulator.
Ia tidak menerbitkan peraturan, tidak memegang anggaran, dan tidak mengikat kota anggotanya. Instrumen yang benar-benar mengubah lanskap ekonomi budaya ada di tingkat kota: dokumen perencanaan pembangunan, alokasi belanja daerah, tata ruang kawasan heritage, perizinan gelaran, hingga kalender wisata. Ekonomi budaya tidak bergerak lewat deklarasi, melainkan lewat ketersediaan ruang publik yang layak, kemudahan izin usaha bagi kriya dan kuliner, serta konsistensi jadwal event yang bisa dipakai pelaku usaha untuk menghitung musim ramai. Selama butir-butir itu belum masuk dokumen anggaran, forum ini berhenti sebagai komitmen politik — penting sebagai sinyal arah, tetapi belum menjadi perubahan insentif. Secara struktural, ekonomi berbasis budaya punya satu keunggulan yang jarang disorot: ia hampir tidak bisa dipindahkan.
Kuliner, kriya, fesyen, seni pertunjukan, wisata heritage, hingga jasa pendukung seperti perhotelan, transportasi lokal, dan pemandu bergantung pada tempat dan orang di tempat itu. Nilai tambahnya cenderung tinggal di kota alih-alih mengalir keluar. Namun sifat itu juga membuatnya rapuh terhadap hal yang tampak sepele — akses, kebersihan, keamanan, dan kemacetan — karena yang dijual adalah pengalaman, bukan produk yang bisa dikirim. Ada dua pihak yang luput dari sorotan forum. Pertama, pekerja budaya itu sendiri: seniman, perajin, dan kru acara yang umumnya bekerja tanpa kontrak tetap dan paling cepat kehilangan penghasilan ketika anggaran dipangkas. Kedua, penghuni kawasan lama.
Ketika warisan budaya diposisikan sebagai objek investasi, harga sewa dan lahan di kawasan bersejarah cenderung naik dan mendorong warga asli keluar — alih-alih melestarikan, ini bisa menggerus justru ekosistem yang membuat kawasan itu bernilai. Catatan Tjhai bahwa budaya harus hadir di kelas, bukan sekadar di panggung, sesungguhnya menyentuh titik yang sama: keberlanjutan ekonomi budaya bergantung pada jalur pendidikan dan kaderisasi, bukan pada kemeriahan acara. Eri Cahyadi juga menyinggung karhutla dan kabut asap yang memengaruhi sejumlah wilayah. Kaitan dengan agenda ini lebih dekat dari kesan awalnya: pendapatan ekonomi budaya bertumpu pada kedatangan orang dan kelancaran mobilitas. Gangguan kualitas udara langsung memukul kalender event, kunjungan wisata, dan okupansi penginapan — persis basis penerimaan yang hendak dibangun.
Itu sebabnya solidaritas antarkota yang ia sebut dalam merespons bencana di Sumatra bukan sekadar solidaritas sosial, melainkan pengelolaan risiko bersama atas rantai nilai yang sama. Dalam 1–4 minggu ke depan, sinyal yang layak diperhatikan adalah apakah butir kesepakatan forum turun menjadi dokumen resmi kota anggota — muatan dalam perencanaan daerah, pembentukan unit pengelola, atau penyediaan ruang bagi pelaku kriya dan kuliner.
Mengapa Ini Penting
Pergeseran cara pandang dari pelestarian ke investasi mengubah siapa yang berhak mengelola warisan budaya — dan untuk kepentingan siapa. Begitu heritage diposisikan sebagai aset ekonomi, ia masuk ke perebutan ruang bersama kepentingan properti dan pariwisata, sementara warga dan pekerja budaya yang menjadi sumber nilainya justru punya posisi tawar paling lemah. Tanpa kerangka ukur dan alokasi anggaran yang jelas, agenda ini berisiko menghasilkan kemasan tanpa perubahan insentif.
Dampak ke Bisnis
- Pelaku usaha kota — kriya, kuliner, fesyen, seni pertunjukan, penyelenggara acara — adalah penerima manfaat paling langsung jika ruang publik, perizinan gelaran, dan kalender wisata kota membaik. Dampaknya terasa pada jadwal produksi dan perencanaan stok tahunan, bukan pada harga.
- Sektor pendukung yang tidak disebut forum ikut terbawa: perhotelan, transportasi lokal, pemandu, percetakan, dan jasa logistik acara. Pola ini khas ekonomi budaya — setiap gelaran menyeret belanja operasional dari rantai pasok yang lebih kecil.
- Dampak yang baru terasa dalam 3–6 bulan: penetapan kawasan budaya dalam tata ruang kota cenderung mendahului kenaikan harga sewa dan lahan di sekitarnya. Penyewa lama, termasuk usaha kecil yang membuat kawasan itu hidup, paling rentan tergusur bila tidak ada pengaman.
- Bagi jasa konsultan, agensi kreatif, dan penyedia teknologi kota, terbuka ceruk kerja sama perencanaan kota berbasis budaya — tetapi realisasinya bergantung pada kesiapan anggaran masing-masing pemerintah kota.
Yang Perlu Dipantau
- Yang perlu dipantau: dokumen turunan pasca-forum — apakah kesepakatan masuk ke perencanaan pembangunan dan belanja daerah kota anggota, karena hanya di tahap itu agenda berubah menjadi aliran dana dan izin.
- Risiko yang perlu dicermati: posisi budaya tetap sebagai belanja seremonial saat anggaran kota mengetat — jika ini terjadi, gelaran tetap ada tetapi pembinaan perajin, pelaku seni, dan pendidikan vokasi yang menjadi fondasinya kehilangan penopang.
- Sinyal penting: pembentukan unit pengelola atau kerangka pengukuran kontribusi budaya terhadap ekonomi daerah — indikator konkret apakah forum ini berlanjut menjadi kebijakan atau berhenti sebagai pernyataan sikap.
- Yang perlu diawasi: dampak karhutla dan kabut asap pada kalender gelaran dan kunjungan di kota penyelenggara — gangguan kualitas udara langsung mengurangi basis pendapatan ekonomi budaya.
Analisis ini dibuat oleh sistem AI Feedberry berdasarkan sumber berita publik dan tidak merupakan saran investasi atau keputusan bisnis. Selalu verifikasi dengan sumber primer.