Foto: Katadata — Gambar diambil dari sumber artikel asli untuk menghindari kesalahan informasi visual.
Peringatan yang disampaikan Retno Marsudi menyoroti ketegangan antara ekspansi AI global dan ketersediaan air — berdampak pada biaya data center, ketahanan pangan, dan daya saing investasi digital Indonesia.
Ringkasan Eksekutif
Utusan khusus PBB untuk Isu Air, Retno Marsudi, memperingatkan bahwa 40% pusat data dunia berada di wilayah dengan tingkat water stress tinggi — daerah di mana kebutuhan air bersih melampaui ketersediaannya. Peringatan ini disampaikan dalam Indonesia Net Zero Summit 2026 di Jakarta, di tengah ekspansi ekonomi digital dan kecerdasan buatan yang menuntut pasokan air semakin besar. Retno menyebut kebutuhan air di rantai pasok AI meningkat 129%, sementara 2,2 miliar orang di dunia belum memiliki akses air minum aman, dan 4 miliar mengalami kelangkaan air. Ini konflik dua arah: air mengalir ke infrastruktur teknologi, sementara kebutuhan dasar penduduk belum terpenuhi. Dimensi yang luput dari headline: air bukan sekadar masalah lingkungan, melainkan faktor produksi bagi industri teknologi.
Pusat data yang menjadi tulang punggung AI membutuhkan air untuk sistem pendinginan server, dan ketika pasokan ketat, biaya operasional naik serta risiko gangguan layanan meningkat. Bagi Indonesia yang sedang gencar menarik investasi pusat data dari perusahaan global, data ini adalah sinyal penting: lokasi yang secara geografis menarik belum tentu berkelanjutan secara sumber daya air. Perusahaan teknologi kini mulai memasukkan aspek ketersediaan air dalam keputusan investasi mereka, terutama karena investor dan regulator ESG menuntut transparansi jejak lingkungan. Dampaknya juga menjalar ke sektor pangan. Retno menegaskan 72% air tawar dunia digunakan untuk pertanian — jika alokasi air bergeser ke industri teknologi, produksi pangan bisa terganggu, memicu kenaikan harga pangan dan inflasi.
Ini relevan bagi Indonesia sebagai negara agraris dengan populasi besar yang sangat bergantung pada irigasi. Tekanan dari perubahan iklim memperparah ketidakpastian pasokan air, sehingga risiko konflik alokasi antara kebutuhan industri dan pertanian semakin nyata. Bagi pemangku kebijakan, tantangannya adalah menyeimbangkan antara menarik investasi digital dan melindungi ketahanan pangan — sebuah aritmetika yang semakin sulit. Sinyal yang perlu diawasi dalam 1–4 minggu ke depan: pertama, respons pemerintah Indonesia terhadap isu ini, termasuk potensi pengaturan alokasi air untuk kawasan industri dan data center. Kedua, adopsi teknologi pendinginan hemat air oleh operator pusat data dalam negeri — apakah mereka mulai transparan memublikasikan water usage effectiveness (WUE). Ketiga, dinamika global yang mendorong investor mensyaratkan pengungkapan water footprint sebagai bagian dari standar ESG.
Perusahaan teknologi yang tidak beradaptasi akan menghadapi kenaikan biaya dan risiko reputasi, sementara yang mampu menempatkan diri sebagai pengelola air yang efisien akan menjadi pemenang dalam persaingan investasi jangka panjang.
Mengapa Ini Penting
Peringatan ini bukan hanya soal lingkungan — ini soal daya saing ekonomi digital. Indonesia sedang membidik peran sebagai hub data center regional, tetapi jika ketersediaan air menjadi pembatas, investor global bisa mengalihkan investasi ke negara yang lebih siap infrastruktur airnya. Di sisi lain, ketahanan pangan ikut terancam karena alokasi air yang semakin kompetitif, berpotensi menaikkan harga pangan dan menekan daya beli masyarakat — dua variabel yang langsung memengaruhi iklim bisnis di Indonesia.
Dampak ke Bisnis
- Operator pusat data di Indonesia — terutama yang berada di kawasan dengan akses air terbatas — akan menghadapi kenaikan biaya operasional untuk pengolahan dan pelestarian air, serta potensi kendala perizinan jika regulasi terkait TJSL (tanggung jawab sosial lingkungan) diperketat.
- Sektor pertanian dan pengolahan pangan harus mengantisipasi persaingan alokasi air dengan sektor industri. Jika air dialihkan ke pendinginan data center, pasokan untuk irigasi bisa berkurang — menekan produktivitas dan berpotensi memicu inflasi pangan.
- Para emiten teknologi dan perusahaan yang sedang membangun infrastruktur digital turut terdampak melalui standar ESG global. Lembaga keuangan investor kini semakin jeli memeriksa water footprint aset; kegagalan menunjukkan pengelolaan air yang baik dapat mempersulit akses pendanaan hijau atau meningkatkan biaya modal.
Yang Perlu Dipantau
- Yang perlu dipantau: sikap dan rencana kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait alokasi air untuk industri teknologi — apakah ada aturan batas pemakaian air baru untuk data center yang akan merubah perhitungan biaya investasi.
- Risiko yang perlu dicermati: tren global yang semakin ketat dalam pelaporan ESG — jika skor water risk Indonesia di mata investor global memburuk, minat pembangunan pusat data oleh perusahaan teknologi asing bisa menurun, mengancam target pertumbuhan ekonomi digital.
- Sinyal penting: adopsi teknologi pendinginan tanpa air (seperti liquid cooling) oleh operator data center di Indonesia — ini menjadi penanda keseriusan sektor dalam merespons isu kelangkaan air dan membedakan mereka yang siap vs sekadar mengikuti tren.
Analisis ini dibuat oleh sistem AI Feedberry berdasarkan sumber berita publik dan tidak merupakan saran investasi atau keputusan bisnis. Selalu verifikasi dengan sumber primer.