Temuan ini menyentuh inti iklim usaha 12,3 juta bisnis — persoalannya regulasi, pungli, dan talenta, bukan kredit — dengan implikasi luas ke penciptaan kerja dan pertumbuhan, meski bersifat struktural dan bukan peristiwa mendesak.
Ringkasan Eksekutif
Riset Prasasti Center for Policy Studies menemukan 12,3 juta bisnis lokal Indonesia masuk kategori constrained gazelles — punya aspirasi dan kapasitas berekspansi, tetapi tertahan. Temuan itu dipaparkan Director Research Prasasti, Adhi Nugroho Saputro, dalam laporan bertajuk Missing Graduation pada Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10). Hambatan utamanya bukan modal atau akses kredit perbankan — belasan juta usaha itu umumnya sudah memiliki aksesibilitas ke fasilitas kredit — melainkan tiga hal: regulasi yang tumpang tindih, pungutan liar, dan keterbatasan tenaga kerja terampil. Thesis studinya penting. Dari sekitar 26,4 juta total perusahaan di Indonesia, sektor swasta menyumbang hingga 90% nilai tambah ekonomi, sementara BUMN hanya 5%. Komposisi itu menjadikan daya serap ekspansi swasta sebagai penentu utama pertumbuhan.
Board of Advisors Prasasti, Burhanuddin Abdullah, menegaskan tantangannya bukan sekadar menarik investasi baru, melainkan membantu perusahaan yang sudah ada memperluas usaha, mengembangkan talenta, memperkuat rantai pasok domestik, dan bersaing di pasar lebih luas. Artinya, tumpuan pertumbuhan jangka menengah justru bergantung pada usaha yang saat ini macet di kelas menengah — terlalu besar untuk program mikro, terlalu kecil untuk masuk liga korporasi. Peta hambatan ini menerangkan mengapa stimulus dari sisi pembiayaan kerap tidak berujung pada ekspansi. Regulasi tumpang tindih dan pungli bekerja seperti pajak informal: biaya kepatuhan dan biaya siluman menaikkan ongkos transaksi, memangkas margin, dan menunda keputusan investasi. Keterbatasan tenaga kerja terampil melengkapinya dari sisi kapasitas produksi. Efek lanjutannya menjalar ke penciptaan lapangan kerja formal, formalisasi usaha, dan basis pajak.
Bagi pelaku besar yang punya kapasitas hukum dan kepatuhan, hambatan ini justru memperkuat posisi kompetitif mereka. Beberapa sinyal perlu dipantau. Pertama, apakah temuan ini bergerak dari forum kebijakan menjadi langkah konkret — penyederhanaan izin, pemangkasan regulasi sektoral, atau penegakan pungli. Kedua, respons pasar terhadap kondisi ini: IHSG berada di 5.926 setelah terkoreksi 2,75%, sementara rupiah di 17.925. Rupiah yang lemah memperberat ongkos impor bahan baku dan barang modal bagi usaha yang hendak ekspansi. Ketiga, arah belanja dan insentif pemerintah untuk kelas usaha ini. Tanpa perbaikan iklim usaha yang nyata, 12,3 juta unit ini berisiko tetap menjadi kelas yang belum lulus — gagal naik kelas dari usaha kecil-menengah menjadi penggerak skala besar.
Mengapa Ini Penting
Studi ini membalik asumsi kebijakan: program untuk usaha kecil selama ini identik dengan kucuran kredit, padahal 12,3 juta unit ini sudah bankable — yang menahan mereka adalah biaya transaksi dari regulasi dan pungli. Jika iklim usaha tidak dibenahi, insentif pembiayaan apa pun berisiko berujung pada tambahan likuiditas tanpa ekspansi. Yang menang dari kondisi ini adalah korporasi besar yang mampu menyerap biaya kepatuhan; yang kalah adalah kelas usaha yang seharusnya menjadi pencipta lapangan kerja.
Dampak ke Bisnis
- Regulasi tumpang tindih dan pungli bekerja seperti pajak informal — menaikkan biaya kepatuhan dan operasional bagi usaha yang hendak naik kelas, memangkas margin sebelum ekspansi dimulai. Sektor yang paling bergantung pada perizinan dan biaya lapangan, seperti manufaktur, logistik, dan konstruksi, menanggung beban lebih besar.
- Keterbatasan tenaga kerja terampil menahan kapasitas produksi usaha yang sebenarnya siap ekspansi. Dampak lanjutannya terasa pada sektor yang butuh keahlian teknis dan rantai pasok manufaktur, yang selama ini menjadi penyerap utama kerja formal.
- Dampak yang baru terasa dalam 3-6 bulan ke depan: bila kelas usaha ini tetap tertahan, penciptaan lapangan kerja formal, formalisasi usaha, dan basis pajak jangka menengah ikut melambat — memperkecil ruang fiskal ketika kebutuhan belanja negara sedang tinggi.
Yang Perlu Dipantau
- Yang perlu dipantau dalam 1-4 minggu ke depan: apakah temuan Prasasti bergerak menjadi langkah konkret kebijakan — penyederhanaan izin, pemangkasan regulasi sektoral, atau penegakan pungli. Tanpa tindak lanjut, hambatan iklim usaha akan tetap menjadi penahan ekspansi.
- Risiko yang perlu dicermati: pelemahan rupiah ke 17.925 — ongkos impor bahan baku dan barang modal naik, sehingga usaha yang hendak ekspansi menghadapi biaya lebih tinggi justru saat iklim usaha belum membaik.
- Sinyal penting: pergerakan IHSG di 5.926 yang terkoreksi 2,75% — sentimen pasar yang lemah bersama rupiah tertekan dapat mempersempit ruang ekspansi usaha dan mendorong pelaku bisnis menunda keputusan investasi.
Analisis ini dibuat oleh sistem AI Feedberry berdasarkan sumber berita publik dan tidak merupakan saran investasi atau keputusan bisnis. Selalu verifikasi dengan sumber primer.